Membalik Arus, Mengakrabi Laut

20141117_MajalahDetik_155_102 copy

Laut dulunya “taman bermain” yang hingga sudut-sudutnya dan setiap lipatannya kita kenali. Mengapa ratusan tahun kemudian, bangsa Nusantara yang masih memegang jargon sebagai bangsa bahari, enggan mencelupkan kaki ke laut.

Oleh Silvia Galikano

Sikap memunggungi laut terjadi bukan karena kurangnya investasi di bidang kelautan, bukan pula karena kurangnya pengetahuan, teknologi, atau infrastruktur. Tapi akibat perubahan panjang dalam sejarah yang membalik arus kebudayaan kita.

Kita perlu belajar tentang Majapahit, tapi bukan kejayaannya, melainkan kejatuhannya yang menimbulkan arus balik yang hebat dalam sejarah. Kita perlu belajar tentang pelaut Mandar bukan untuk mengagumi kehebatannya berlayar, tapi untuk memahami bagaimana mereka bisa bertahan sebagai pelaut, sebagai komunitas maritim.

Kita perlu belajar tentang orang Bajau dan Suku Laut bukan karena keunikan sejarah dan budaya yang terkesan eksotik, tapi karena dalam pandangan dunia mereka, kita bisa menemukan landasan untuk membayangkan negeri maritim di masa mendatang.

Hilmar Farid, sejarawan sekaligus aktivis sosial, budaya, dan politik, serta doktor dalam bidang kajian budaya membuat paparan tentang budaya maritim yang sudah lama sekali ditinggalkan dalam Pidato Kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) berjudul Arus Balik Kebudayaan: Sejarah sebagai Kritik di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 10 November 2014.

Pidato Kebudayaan DKJ adalah tradisi tahunan, diselenggarakan sejak 1989 sebagai bagian perayaan ulang tahun TIM. Tokoh-tokoh yang pernah menyampaikan pidatonya antara lain Umar Kayam (1989), B.J. Habibie (1993), Rendra (1997), Amin Rais (1998), Ahmad Syafii Maarif (2005), Ignas Kleden (2009), dan Karlina Supelli (2013).

Pidato Kebudayaan 2014 ini merupakan penyelenggaraan ke-14. Berikut rangkuman pidato Hilmar Farid yang dia bacakan selama lebih dari satu jam.

Pembangunan ekonomi yang bertumpu di daratan berhasil membawa Indonesia ke dalam kelompok 16 besar perekonomian dunia. Namun harga yang harus dibayar tak seimbang dengan pencapaiannya. Antara tahun 2001-2013 setiap hari hutan seluas 500 lapangan sepakbola habis dibabat. Tak perlu jadi ahli lingkungan hidup untuk mengaitkannya dengan bencana banjir dan tanah longsor.

Areal hutan yang dibabat kemudian ditanami kelapa sawit atau tanaman keras lainnya yang kemudian membawa macam-macam persoalan baru, mulai dari kerusakan lingkungan hidup, meningkatnya ketegangan sosial dalam masyarakat, hingga meluasnya praktik korupsi dan arogansi politik.

Walau PDB per kapita dari US$1.161 pada 2004 meningkat tiga kali lipat jadi US$3.556 pada 2012, tapi pada saat bersamaan indeks pembangunan manusia kita merosot dari 0,697 jadi 0,629 pada kurun yang sama. Dalam bahasa yang lebih lugas: yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.

Ketimpangan terjadi secara geografis antara daerah berpendapatan tinggi, seperti Kalimantan Timur dan Jakarta, dengan daerah seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara yang berpendapatan sangat rendah. Bukan kebetulan daerah yang berpendapatan tinggi kehidupan ekonominya bertumpu di daratan, yakni kehutanan, pertambangan, dan pajak kendaraan, sementara daerah yang berpendapatan paling rendah adalah gugus kepulauan di kawasan timur. Apa yang membawa kita sampai pada keadaan seperti ini? Jawaban atas pertanyaan mendasar ini harus dicari di dalam kebudayaan.

Hilmar Farid.  Foto: Rachman/detikfoto
Hilmar Farid.
Foto: Rachman/detikfoto

Kebudayaan adalah keseluruhan cara hidup yang tidak dapat direduksi menjadi sederet sifat atau watak yang dianggap lekat dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan adalah produk perjalanan sejarah yang dinamis dalam ruang sosial dan kultural yang konkret.

Karena itu rujukan pada sejarah bukan berarti mengulang kembali kisah kebesaran Majapahit dan Sriwijaya atau kisah ketangguhan pelaut Mandar yang dengan sandeq bisa mengarungi samudera. Karena hampir tidak ada gunanya memahami dinamika sejarah yang konkret. Sesuatu yang sudah dipatok sebagai besar dan hebat akan sulit dicari kekurangannya, padahal justru dalam kekurangannya itu kita bisa menarik pelajaran berharga.

Kita perlu narasi sejarah yang menggambarkan pergulatan sosial, pergulatan kuasa antara kekuatan-kekuatan sosial, dari masa ke masa, untuk menjelaskan mengapa kita sampai pada keadaan seperti sekarang ini. Kita perlu memahami kekuatan apa yang mendorong munculnya gejala tertentu dan kekuatan apa yang kemudian mendorong gejala itu mundur atau menghilang.

Sepanjang abad ke-17, kerajaan maritim muncul silih berganti, di Aceh, Banten, Makassar, Ternate, Tidore, Sumbawa, dan sebagainya untuk waktu yang relatif lama sampai akhirnya masing-masing tunduk pada kekuasaan VOC.

Banyak sejarawan yang merujuk kejatuhan Makassar pada 1669 dan Mataram setelah Sultan Agung mangkat pada 1645 sebagai titik awal perubahan itu. Tapi apa yang sesungguhnya membuat berbagai kerajaan maritim itu gagal menghadapi VOC?

Pertanyaan itu membawa kita ke masa yang lebih awal, keruntuhan Majapahit. Ada banyak teori dan versi mengenai sebab keruntuhannya, tapi narasi yang paling menarik tidak datang dari ahli arkeologi atau sejarah, melainkan dari seorang novelis: Pramoedya Ananta Toer.

Dalam novelnya, Arus Balik, Pramoedya bercerita mengenai keruntuhan Tuban, kota pelabuhan terakhir di pantai utara Jawa yang masih setia kepada Majapahit. Ia menggambarkan degenerasi penguasa Tuban, seorang adipati yang berpikiran sempit, mau menang sendiri, berperilaku feodal.

Di tangan sang adipati, Tuban seperti kehilangan orientasi. Daerah pedalaman sudah tidak lagi bisa memberikan supply yang diperlukan, tidak ada lagi kehidupan ekonomi yang meriah, produksi berhenti, dan tidak ada lagi arus barang, tenaga, dan pengetahuan dari selatan ke utara. Alih-alih berdagang dengan negeri yang jauh, Tuban malah disibukkan oleh serangan para penguasa pantai utara Jawa yang lain.

Galeng, pemuda asal Awiskrambil, salah satu desa taklukan Tuban, naik ke pentas setelah dipercaya oleh adipati memimpin ekspedisi militer ke Malaka, membantu Pati Unus dari Jepara. Novel ini menjelaskan transformasi kultural yang terjadi di masa akhir kejayaan Majapahit. Galeng yang ditempa perang dan perebutan kekuasaan, di akhir novel bercerita setelah berhasil merebut kembali Tuban dari tangan Portugis, mengomentari perubahan besar yang melanda:

“Sekarang orang tak mampu lagi membuat kapal besar. Kapal kita makin lama makin kecil seperti kerajaannya. Karena, ya, kapal besar hanya bisa dibikin oleh kerajaan besar. Kapal kecil dan kerajaan kecil menyebabkan arus tidak bergerak ke utara, sebaliknya, dari utara sekarang ke selatan, karena Atas Angin lebih unggul, membawa segala-galanya ke Jawa, termasuk penghancuran, penindasan, dan penipuan. Makin lama kapal-kapal kita akan semakin kecil untuk kemudian tidak mempunyai sama sekali.”

Kuncinya, menurut Galeng, adalah kekuasaan atas laut. Ketika penguasa mengabaikan kekuatan di laut maka “nasib Jawa dan Nusantara sudah dapat ditentukan – ambruk entah sampai berapa keturunan.”

Selama 200 tahun setelah keruntuhan Majapahit, masih ada kerajaan maritim yang bertahan, dan bahkan baru sampai puncak kejayaaannya, seperti Banten, Makassar, dan Mataram. Namun keemasan itu tak bertahan lama, setelah 200 tahun akhirnya tumbang.

Ketika satu demi satu kerajaan maritim di Nusantara takluk atau terikat pada VOC maka dengan sendirinya geraknya menuju pergaulan hidup modern yang sehat menjadi terhambat. Pengetahuan tidak lagi diperlukan seperti halnya ketika para penguasa dan penasihat mereka harus berpikir sendiri tentang apa yang harus dilakukan untuk membuat negerinya berkembang. Inilah makna dari kedaulatan.

Ketika VOC melakukan pelayaran keliling (hongitochten) merusak perkebunan lada dan pala untuk menjamin monopoli dagang mereka di kawasan Maluku, yang dihancurkan bukan hanya tanaman dan kehidupan ekonomi, tapi seluruh perangkat pengetahuan yang memungkinkan orang Maluku bertahan hidup sebagai komunitas maritim. Kebudayaan maritim semakin surut dan gerak memunggungi laut terjadi di mana-mana. Dan paling mencolok di antaranya terjadi di Jawa.

Setelah Majapahit runtuh dan Demak muncul sebagai kekuatan politik terpenting di pantai utara Jawa, sesungguhnya ruang politik dan kebudayaan kerajaan maritim di Jawa sudah sangat menciut. Dari semua ekspedisi Demak di masa Trenggono mungkin hanya Banten yang bisa dianggap sebagai kisah sukses. Dan di situ pun para penguasa Banten memilih memisahkan diri dari Demak setelah Trenggono meninggal.

Sultan Agung yang di puncak kejayaannya (1622-1645) menguasai hampur seluruh Jawa dan Madura, menutup dua pelabuhan penting, Tuban dan Surabaya, yang memaksa penduduk di wilayah kekuasaannya bergantung pada pertanian. Keturunannya, Amangkurat I (1646-1677), bergerak lebih jauh memutus hubungan dengan Makassar dan menjalin hubungan baru dengan VOC dengan harapan bisa memelihara perdamaian.

Kekalahan demi kekalahan yang diderita kerajaan dan komunitas maritim di Nusantara bukan sekadar perubahan peta politik dan pola perdagangan tapi sebuah perubahan kebudayaan yang sangat mendasar. Apa yang pernah menjadi kebudayaan maritim atau peradaban maritim runtuh secara bertahap.

Arus yang mengalir deras dari utara ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan membuat kebijakan baru, menambah jumlah kapal, mengembangkan infrastruktur, memberi insentif bagi penanam modal, karena sejatinya ini adalah masalah kebudayaan. Tentu saja membalikkan kehidupan maritim seperti 200-300 tahun lalu bukan perkara mudah, dan bukan itu yang diperlukan.

Masalah kita adalah bagaimana merajut tali sambung yang bisa mempertemukan berbagai pemikiran dan praktik yang ada sebagai kesatuan, karena hanya sebagai kesatuan seperti itulah kita dapat menghadapi arus dari utara yang besar.

Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh. Pertama, yang paling mendasar adalah menyadari laut sebagai bagian dari ruang sosial dan kultural kita. Kedua, kita perlu mempelajari beragam ritme kehidupan dalam masyarakat dan keluar dari belenggu pikiran linear bahwa ritme yang satu lebih unggul dari ritme yang lain.

Ketiga, kita perlu tindakan. Tindakan yang bersandar pada kesadaran baru dan keinginan mendengarkan itulah kebudayaan bisa berkembang. Untuk itu memang diperlukan kualitas yang sudah lama meredup dalam kehidupan kita, kesabaran dan ketelatenan.

Hanya dengan begitu kita bisa merasakan sumbatan yang ada dalam tubuh kebudayaan kita dan mencari jalan untuk menghapus sumbatan itu agar tubuh kebudayaan kita kembali dalam ritme yang sama. Inilah tantangan di zaman yang serbacepat. Inilah arus balik kebudayaan di zaman kita.

***
Dimuat di Majalah Detik edisi 155, 17-23 November 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s